KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Dewasa ini, korupsi
menjadi permasalahan yang paling esensial di bumi pertiwi. Dalam beberapa kasus
di Indonesia korupsi menjadi kata yang akrab bersamaan dengan kata kolusi dan
nepotisme atau yang lazim di sebut KKN. Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan
salah satu perusak perekonomian bangsa. Ironisnya, kita bisa menemukan
permasalahan serupa di setiap instansi bukan hanya diinstansi kepemerintahan
saja. Maka tidak heran ketika hasil survey yang di lakukan oleh Tranparency
International Indonesia (TII) menyatakan Indonesia berada diposisi 114 dari
177 negara dalam kategori korupsi.
Tindakan kriminal
disebabkan karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Sehingga muncullah
mindset yang melenceng, dimana keinginan untuk memanfaatkan keadaan yang
menguntungkan tersebut sangat sayang untuk dilewatkan sampai akhirnya
menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sehingga
tidak dapat dipungkiri bahwa seorang pejabat atau sesorang yang memiliki
jabatan melakukan tindak pidana korupsi. Karena lingkungan yang kondusiflah yang
memungkinkan mereka melakukannya. Bukan hanya itu, saat ini tak sedikit
mahasiswa meminta uang semester sebesar Rp 1.650.000 menjadi Rp.2.000.000
kepada orangtuanya. Meskipun jumlah itu tidaklah seberapa, tetap saja itu
sebuah tindak korupsi. Atau tindakan menyontek ketika ujian yang kerapkali
dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi masa kini. Mengapa hal ini terjadi? Sekali
lagi karena lingkungan yang kondusiflah yang memungkinkan mereka melakukannya.
Hukum merupakan
satu-satunya alat Negara untuk menindak para koruptor. Negara mengatur tindak
pidana korupsi dalam sebuah instrumen perundang-undangan. TAP MPR No.
XIJMPRI1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, UU No.28
thn 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, UU No.31 thn
1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi (UU anti korupsi), dll. Namun
menjadi tidak efektif, ketika implementasi peraturan perundang-undangan
tersebut tidak berjalan semestinya. Ini terjadi karena dalam pengaplikasiannya hukum
positif cenderung tidak tegas dan kurang konsisten.
Ketidakberdayaan
hukum memberantas KKN di negara ini sepertinya sudah melegenda, khusunya saat
kasus korupsi kelas kakap yang notabene pelakunya adalah orang-orang kelas atas
serta oknum-oknum tak bertanggung jawab dan berakhir menjadi trendy topic
menggantung tanpa penyelesaian. Sehingga pemebrantasan KKN lebih ditujukan
untuk menangkap korupter kelas teri. Ini artinya upaya pemberantasan KKN tak
mampu menyentuh kasus kelas kakap sehingga hukum terkesan diskriminatif. Pada
situasi seperti inilah dimana pemerintah kehilangan kendali moral terhadap
masyarakatnya, para koruptor kelas kakap akan semakin mudah mempengaruhi
lembaga peradilan.
Dalam dunia politik
apabila korupsi, kolusi dan nepotisme ini berlangsung terus menerus maka akan
mempersulit demokrasi dan tata kepemerintahan yang baik sehingga kemampuan
institusi pemerintah akan terkikis karena pengabaian prosedur seperti pejabat
diangkat atau dinaikkan jabatannya bukan karena prestasi. Dalam dunia
perekonomian, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat ketidakefisienan
yang tinggi bahkan menciptakan kondisi stagnan dalam perkembangannya. Inilah
salah satu alasan mengapa diatas saya menuliskan bahwa korupsi merupakan
permasalahan yang paling esensial di bumi pertiwi, salah satu alasan saya sebab
korupsi menjadi faktor utama yang menghambat program-program kepemerintahan,
termasuk gagalnya pemerintah mencapai salah satu tujuannya yaitu peningkatan
kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan
Saat ini kita semua
hampir sepakat korupsi, kolusi dan nepotisme telah mengakar secara dalam pada
interaksi ekonomi, politik, hukum bahkan hampir diseluruh sendi kehidupan dalam
bernegara. Secara empiris, penyakit sosial yang acapkali penyelesaiannya
menggantung atau selesai secara kontroversial ini kronis karena melembaga dalam
prilaku dan mental penyelenggara kekuasaan negara, baik eksekutif,yudikatif
maupun legislatif. Namun akankah kita membiarkan orang lain selamanya berargumen
bahwa korupsi sudah menjadi budaya bangsa?.
Jika kita melihat
sejarah, memang korupsi, kolusi dan nepotisme sudah terjadi sejak kemerdekaan
belum berada dalam genggaman masyarakat Indonesia. Ketika Indonesia masih
berupa kerajaan-kerajaan, nepotisme sudah berjalan karena tahta diwariskan
secara turun-temurun. Pada masa itu korupsi dan kolusi merebak seiring adanya
upeti yang harus dibayarkan rakyat kepada raja.
Pada masa
penjajahan Belanda saat tanam paksa diterapkan, peraturan tentang tanam paksa
kesemuannya dilanggar oleh pihak Belanda dan aparatnya yang termasuk masyarakat
pribumi. Salah satunya, aturan bahwa tanah yang ditanam wajib yaitu 1/5 tanah
penduduk tidak dipungut pajak. Namun dalam kesehariannya penduduk tetap wajib
membayar upeti yang nantinya dinikmati oleh mereka.
Setelah kita
memproklamasikan kemerdekaan, bangsa kita masih juga belum merdeka dari
korupsi. Bahkan pada masa soekarno, korupsi masih menjadi penyakit bangsa yang
sulit diobati meski telah beberapa kali dibentuk badan pemberantas korupsi.
Bergantinya masa
orde lama menjadi orde baru tidak juga mampu meredam korupsi, malah semakin
merajalela karena tertutupnya sistem kepemerintahan saat itu.
Kini, era reformasi
yang diharapkan mampu memberantas korupsi, ternyata masih belum mampu
mewujudannya. Dengan demikian wajar memang korupsi dikatakan sebagai budaya.
Sebab kita memahami budaya sebagai cara hidup yang berkembang dan dimiliki
bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Namun, jika korupsi diberi label budaya maka para koruptorlah yang berjasa karena
telah melestarikan budaya. Dan kita semua tahu tindak korupsi tidak benar
apapun alasnnya. Maka, hilangkanlah embel-embel budaya pada korupsi karena
sebenarnya korupsi adalah perilaku menyimpang yang menjangkiti seseorang.
Dan poin terpenting
adalah mari kita renungi bersama bahwa kita sebagai generasi muda penerus
bangsa semestinya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme bermula dari diri
kita sendiri. Agar korupsi di Indonesia tidak terus merambah ke bagian diseluruh
tanah tumpah darah yang kita cintai ini maka marilah kita terapkan atau bangun kembali
pendidikan moral dalam diri kita khususnya KEJUJURAN.
